newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 4 September 2026 – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyediaan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mendorong pemerintah beralih dari model dapur tersentralisasi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuju konsep school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah. Usulan tersebut disampaikan menyusul tingginya kasus keracunan makanan yang dikaitkan dengan pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Charles menilai persoalan keamanan pangan yang terus berulang menunjukkan perlunya evaluasi pada sistem penyediaan dan distribusi makanan, bukan hanya penanganan terhadap kasus secara individual. Perubahan model dapur diharapkan dapat memperpendek jarak dan waktu antara proses memasak dengan saat makanan dikonsumsi oleh siswa.
Dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR bersama Kepala BGN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 September 2026, Charles memaparkan data yang menunjukkan besarnya kasus keracunan selama pelaksanaan program. Berdasarkan data per 2 September 2026, tercatat 50.059 orang menjadi korban dalam 460 kejadian keracunan yang tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten serta kota. Cakupan kasus tersebut dinilai sangat luas karena telah terjadi di hampir seluruh provinsi dan sekitar separuh kabupaten serta kota di Indonesia. Kondisi tersebut menjadi alasan Komisi IX mendorong adanya perubahan sistemik agar persoalan serupa tidak terus berulang. Menurut Charles, skala kejadian membuat masalah keamanan pangan dalam MBG perlu ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama dalam evaluasi program.
Konsep dapur berbasis sekolah dinilai memiliki keunggulan karena proses produksi makanan dapat dilakukan lebih dekat dengan penerima manfaat. Dengan jarak yang lebih pendek, waktu antara makanan selesai dimasak dan dikonsumsi siswa dapat dikurangi secara signifikan. Sistem tersebut juga berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap proses pengiriman makanan dalam jarak jauh yang membutuhkan waktu dan pengendalian suhu secara ketat. Semakin lama makanan berada dalam perjalanan atau menunggu sebelum dikonsumsi, semakin besar tantangan dalam mempertahankan kualitas dan keamanan pangan. Karena itu, kedekatan dapur dengan sekolah dipandang sebagai salah satu cara untuk mempersempit berbagai risiko yang muncul selama proses distribusi.
Charles menjelaskan bahwa aspek waktu dan suhu merupakan faktor penting dalam menjaga makanan tetap aman dikonsumsi. Berdasarkan pembahasan dengan ahli keamanan pangan dan gizi, makanan yang terlalu lama berada pada rentang suhu tertentu dapat menghadapi peningkatan risiko pertumbuhan bakteri. BGN sendiri memiliki ketentuan bahwa makanan dalam program MBG harus dikonsumsi maksimal empat jam setelah selesai dimasak. Ketentuan tersebut membuat proses produksi, pengemasan, pengangkutan, hingga pembagian makanan kepada siswa harus berlangsung dengan pengendalian waktu yang ketat. Dalam skala pelayanan yang menjangkau banyak sekolah sekaligus, keterlambatan pada salah satu tahapan dapat meningkatkan risiko makanan berada terlalu lama sebelum akhirnya dikonsumsi.
Dapur berbasis sekolah juga dinilai dapat memberikan ruang pengawasan yang lebih dekat terhadap seluruh tahapan penyediaan makanan. Pihak sekolah dapat mengetahui kondisi dapur, waktu pengolahan, kebersihan peralatan, kualitas bahan pangan, hingga waktu makanan dibagikan kepada siswa. Apabila ditemukan persoalan, tindakan koreksi juga dapat dilakukan lebih cepat karena lokasi produksi berada di lingkungan sekolah atau sangat dekat dengan penerima manfaat. Sistem pengawasan semacam itu dianggap penting mengingat program MBG melayani anak-anak dalam jumlah besar setiap hari. Standar keamanan pangan harus diterapkan secara konsisten karena kesalahan pada satu proses produksi dapat berdampak terhadap banyak penerima sekaligus.
Selain persoalan keamanan pangan, usulan perubahan sistem tersebut juga dikaitkan dengan potensi penguatan ekonomi masyarakat di sekitar sekolah. Dapur sekolah dapat memperoleh berbagai kebutuhan bahan pangan dari pasar lokal, petani, peternak, nelayan, koperasi, maupun pemasok yang berada di wilayah sekitar. Pola pengadaan yang lebih dekat berpotensi memperpendek rantai distribusi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Kebutuhan beras, telur, sayuran, buah, daging, ikan, dan berbagai bahan lainnya dapat disesuaikan dengan potensi pangan yang tersedia di masing-masing daerah. Apabila dikelola dengan tata kelola yang baik, anggaran MBG tidak hanya memberikan manfaat gizi kepada siswa tetapi juga dapat menggerakkan aktivitas ekonomi di lingkungan sekitar sekolah.
Perubahan menuju dapur berbasis sekolah tetap membutuhkan perencanaan besar karena puluhan ribu SPPG telah dibangun dan beroperasi untuk menjalankan program MBG. Charles mengusulkan pemerintah mempertimbangkan pemberian ganti kerugian apabila fasilitas yang telah beroperasi harus terdampak oleh perubahan sistem. Menurut gagasan tersebut, pemerintah dapat menyelesaikan kewajiban terhadap dapur yang sudah dibangun melalui kompensasi sehingga perubahan model tidak meninggalkan persoalan baru bagi pengelola. Skema tersebut tentu membutuhkan perhitungan mengenai nilai investasi, status fasilitas, kontrak yang sedang berjalan, serta kemampuan anggaran pemerintah. Transformasi juga tidak dapat dilakukan secara serentak tanpa memastikan sekolah memiliki kesiapan fasilitas untuk menjalankan dapur secara aman.
Kesiapan sekolah menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan apabila konsep school-based kitchen benar-benar diterapkan secara lebih luas. Tidak semua sekolah memiliki lahan, bangunan dapur, saluran air, fasilitas penyimpanan bahan, pengelolaan limbah, maupun tenaga yang memenuhi standar produksi makanan dalam jumlah besar. Sekolah di kawasan perkotaan padat memiliki karakteristik berbeda dibandingkan sekolah yang memiliki area luas di daerah. Karena itu, perubahan sistem kemungkinan membutuhkan pemetaan berdasarkan kapasitas masing-masing satuan pendidikan. Standar dapur juga harus ditetapkan secara ketat agar desentralisasi produksi tidak justru menghasilkan perbedaan kualitas keamanan pangan antara satu sekolah dan sekolah lainnya.
Sistem pengawasan dan kompetensi tenaga pengolah makanan juga harus diperkuat bersamaan dengan perubahan model penyediaan. Petugas dapur perlu memahami kebersihan personal, penyimpanan bahan mentah, pemisahan makanan matang dan mentah, pengendalian suhu, proses memasak, sanitasi peralatan, serta tata cara distribusi. Pemeriksaan bahan pangan sejak diterima hingga makanan dibagikan kepada siswa harus memiliki prosedur yang dapat diawasi dan dicatat. Jika muncul keluhan kesehatan setelah makanan dikonsumsi, sistem pencatatan tersebut dapat membantu proses penelusuran untuk mengetahui tahapan yang kemungkinan bermasalah. Pengawasan rutin menjadi penting karena keamanan pangan tidak hanya bergantung pada kualitas dapur secara fisik, tetapi juga konsistensi orang yang menjalankan prosedur setiap hari.
Dorongan Komisi IX DPR kepada BGN untuk beralih menuju dapur berbasis sekolah pada akhirnya menjadi bagian dari evaluasi lebih luas terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Besarnya jumlah kasus keracunan yang tercatat hingga awal September 2026 menjadi dasar kuat bagi DPR untuk meminta perbaikan tidak berhenti pada penutupan sementara dapur bermasalah atau pemeriksaan setelah insiden terjadi. Pemerintah diharapkan mengevaluasi keseluruhan rantai penyediaan makanan, mulai dari pengadaan bahan, proses memasak, pengemasan, pengangkutan, penyimpanan, hingga makanan dikonsumsi siswa. Model dapur sekolah dipandang sebagai salah satu alternatif untuk memperpendek rantai tersebut sekaligus memperkuat pengawasan dan melibatkan ekonomi lokal. Apabila perubahan sistem akhirnya ditempuh, pelaksanaannya membutuhkan standar keamanan pangan yang ketat, kesiapan infrastruktur, tenaga terlatih, pengawasan berkelanjutan, serta masa transisi yang matang agar tujuan utama MBG dalam menyediakan makanan bergizi dan aman bagi siswa tetap terjaga.
