newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 2 September 2026 – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menetapkan lima agenda utama yang mencakup 109 program kegiatan strategis untuk pengelolaan kawasan perbatasan sepanjang 2027. Rencana tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan masyarakat, menyelesaikan persoalan batas wilayah negara, meningkatkan pembangunan kawasan perbatasan, serta memastikan operasional Pos Lintas Batas Negara (PLBN) berjalan optimal. Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman menyampaikan agenda tersebut ketika mewakili Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR, Jakarta. Dari 109 kegiatan yang direncanakan, sebanyak 12 kegiatan mendukung 11 program kerja prioritas nasional, tiga kegiatan merupakan prioritas nasional yang ditugaskan kepada BNPP, dan lima kegiatan menjadi tindak lanjut arahan Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. Selain itu, terdapat 61 kegiatan prioritas BNPP serta 28 kegiatan yang diarahkan untuk mendukung manajemen organisasi. Seluruh program tersebut disusun agar pengelolaan kawasan perbatasan tidak hanya berorientasi pada aspek kedaulatan, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Agenda pertama difokuskan pada dukungan terhadap 11 program kerja prioritas nasional di kawasan perbatasan melalui 12 kegiatan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp15,6 miliar. Salah satu program yang disiapkan adalah fasilitasi peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni di 34 kabupaten dan kota yang berada di kawasan perbatasan. BNPP juga akan memfasilitasi operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi di tujuh PLBN yang fasilitasnya telah dibangun Kementerian Pekerjaan Umum tetapi belum beroperasi. Pada delapan PLBN lainnya, pemerintah merencanakan fasilitasi pembangunan fasilitas pelayanan gizi untuk memperluas jangkauan program kepada masyarakat di kawasan terluar. Pelayanan kesehatan bergerak juga menjadi bagian dari agenda tersebut dengan sasaran 21 distrik atau kecamatan prioritas yang tersebar di lima kabupaten perbatasan. Pendekatan ini menunjukkan pembangunan perbatasan mulai semakin diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan tidak semata-mata pembangunan infrastruktur fisik. BNPP berharap pelayanan dasar yang semakin mudah dijangkau dapat mengurangi kesenjangan antara masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah lainnya.
Agenda kedua mencakup tiga kegiatan prioritas nasional yang secara khusus menjadi penugasan BNPP. Salah satunya adalah fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir agar semakin peduli terhadap keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di kawasan perbatasan. Pemerintah juga akan melanjutkan upaya penyelesaian persoalan batas wilayah laut Indonesia dengan Australia serta Indonesia dengan Timor Leste yang hingga kini masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Selain persoalan batas negara, BNPP menyiapkan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Peningkatan kemampuan aparatur dipandang penting karena pemerintah daerah menjadi salah satu unsur yang berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat perbatasan. BNPP juga akan memfasilitasi dan mengoordinasikan percepatan penyelesaian readiness criteria pembangunan tiga PLBN yang telah memiliki dasar Peraturan Presiden tetapi pembangunan fisiknya belum dilaksanakan. Penyelesaian persyaratan tersebut diperlukan agar proyek dapat memasuki tahapan pembangunan tanpa kembali mengalami penundaan administratif.
Agenda ketiga mencakup lima kegiatan prioritas BNPP yang disusun berdasarkan arahan Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. Program pada bagian ini diarahkan untuk menjawab sejumlah kebutuhan strategis yang membutuhkan koordinasi langsung antara BNPP dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pengelolaan kawasan perbatasan memiliki karakter lintas sektor karena pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, keamanan, perdagangan, serta pengelolaan batas negara berada di bawah kewenangan instansi yang berbeda. BNPP berfungsi memastikan berbagai program tersebut dapat berjalan dalam arah yang sama dan tidak saling tumpang tindih. Koordinasi juga diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan satu kementerian dapat didukung fasilitas dari kementerian atau pemerintah daerah lainnya. Tanpa integrasi, sebuah infrastruktur berpotensi selesai dibangun tetapi tidak dapat segera digunakan karena fasilitas maupun sumber daya pendukungnya belum tersedia. Karena itu, agenda 2027 menempatkan sinkronisasi program sebagai salah satu unsur penting untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pembangunan perbatasan.
Agenda keempat menjadi bagian terbesar karena mencakup 61 kegiatan prioritas yang secara langsung menjadi tanggung jawab BNPP. Salah satu fokusnya adalah koordinasi pengukuran Desa Maju dan Mandiri di 22 pusat pertumbuhan kawasan perbatasan sebagai indikator perkembangan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran tersebut dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana pembangunan yang telah dilakukan benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan, perekonomian, serta kemandirian masyarakat. BNPP juga akan menyusun indeks batas wilayah dan lintas batas negara untuk memperkuat sistem evaluasi pengelolaan perbatasan secara lebih terukur. Data dari indeks tersebut dapat digunakan pemerintah untuk menentukan kawasan yang membutuhkan intervensi lebih besar maupun program yang perlu dipertahankan. Pengelolaan berbasis indikator diharapkan membuat keputusan tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga memperhatikan perubahan kondisi nyata di lapangan. Dengan jumlah kegiatan yang cukup besar, agenda keempat menjadi salah satu komponen penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan rencana kerja BNPP sepanjang 2027.
Sementara itu, agenda kelima mencakup 28 kegiatan dukungan manajemen yang dibutuhkan untuk menjaga operasional organisasi dan fasilitas perbatasan tetap berjalan. Salah satu perhatian utama adalah pengoperasian 15 PLBN serta satu Pos Lintas Batas baru yang membutuhkan dukungan personel, fasilitas, dan biaya pemeliharaan secara berkelanjutan. PLBN tidak hanya berfungsi sebagai lokasi pemeriksaan orang dan barang yang melintasi batas negara, tetapi juga menjadi pusat aktivitas pelayanan pemerintah di sejumlah kawasan. Fasilitas keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan, dan berbagai sarana pendukung harus berada dalam kondisi siap agar pelayanan lintas batas tidak terganggu. BNPP juga merencanakan renovasi fisik terhadap delapan PLBN yang telah berusia lebih dari delapan tahun sehingga membutuhkan perbaikan pada sejumlah bagian bangunan maupun fasilitas. Pemeliharaan menjadi penting karena investasi pembangunan PLBN akan kehilangan manfaat apabila fasilitas yang tersedia mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan secara maksimal. Pemerintah ingin memastikan wajah perbatasan Indonesia tetap representatif sekaligus mampu memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat dan pelintas batas.
Pelaksanaan seluruh agenda tersebut menghadapi tantangan anggaran karena pagu BNPP untuk 2027 ditetapkan sekitar Rp213,92 miliar. Nilai tersebut turun sekitar Rp255,68 miliar atau 54,45 persen dibandingkan pagu 2026 yang mencapai sekitar Rp469,61 miliar. Penurunan anggaran cukup besar sementara kebutuhan operasional PLBN, pembangunan kawasan, penyelesaian batas wilayah, serta berbagai program prioritas masih harus dilaksanakan. Kondisi tersebut membuat BNPP harus menentukan prioritas sekaligus mencari ruang anggaran agar kegiatan yang dianggap mendesak tidak tertunda. Makhruzi menjelaskan BNPP mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp234,41 miliar kepada DPR RI untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program pada 2027. Apabila tambahan tersebut disetujui, total anggaran yang tersedia diperkirakan mencapai sekitar Rp448,33 miliar. Tambahan anggaran terutama dibutuhkan untuk mendukung operasional dan pemeliharaan PLBN, program prioritas nasional, serta penanganan persoalan batas wilayah dan kesepakatan bilateral dengan negara tetangga.
Persoalan anggaran menjadi penting karena kawasan perbatasan Indonesia tersebar pada wilayah geografis yang sangat luas dengan karakter kebutuhan berbeda. Beberapa kawasan dapat dijangkau melalui jalur darat, sedangkan wilayah lainnya membutuhkan perjalanan laut maupun udara yang meningkatkan biaya operasional. Harga bahan bangunan dan kebutuhan logistik di daerah terpencil juga dapat lebih tinggi dibandingkan kawasan perkotaan karena biaya transportasi. Pemerintah karena itu harus memperhitungkan kondisi geografis ketika menentukan besaran anggaran dan target kegiatan pada setiap daerah. Efisiensi tetap diperlukan, tetapi pengurangan anggaran tidak boleh menyebabkan fasilitas strategis berhenti beroperasi atau pelayanan masyarakat mengalami penurunan. DPR melalui fungsi anggaran dan pengawasan akan memiliki peran dalam menilai kebutuhan tambahan yang diajukan BNPP serta kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan nasional. Pembahasan tersebut akan menentukan seberapa besar ruang fiskal yang tersedia untuk menjalankan keseluruhan agenda pada tahun mendatang.
Pembangunan kawasan perbatasan juga memiliki dimensi strategis karena berkaitan langsung dengan kedaulatan dan kehadiran negara. Masyarakat yang tinggal di wilayah terluar membutuhkan pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan, ekonomi, dan administrasi dengan kualitas yang tidak jauh berbeda dari daerah lainnya. Ketimpangan pelayanan dapat membuat masyarakat lebih bergantung pada pusat ekonomi di negara tetangga, terutama pada kawasan yang memiliki hubungan perdagangan lintas batas cukup intensif. Pembangunan PLBN dan pusat pertumbuhan karena itu perlu diikuti dengan peningkatan ekonomi lokal agar kawasan perbatasan tidak hanya menjadi tempat pemeriksaan perjalanan. Pasar, jaringan transportasi, telekomunikasi, pelayanan kesehatan, sekolah, dan aktivitas usaha perlu berkembang secara bersamaan sehingga masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan infrastruktur tersebut. Penguatan ekonomi juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi arus perpindahan penduduk menuju kota besar. Dengan pendekatan tersebut, perbatasan diharapkan berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru sekaligus tetap menjalankan fungsi strategis menjaga kedaulatan negara.
Penyelesaian batas wilayah tetap menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan tersebut. Indonesia memiliki perbatasan darat dan laut dengan sejumlah negara sehingga beberapa segmen membutuhkan perundingan bilateral yang dapat berlangsung dalam waktu panjang. Kejelasan garis batas penting untuk mencegah munculnya persoalan mengenai pengelolaan sumber daya, aktivitas masyarakat, penegakan hukum, maupun kewenangan pemerintahan. Proses penyelesaian membutuhkan data teknis, peta, dokumen historis, survei lapangan, serta negosiasi yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. BNPP memiliki peran koordinatif untuk memastikan kepentingan nasional dapat diterjemahkan secara konsisten dalam proses tersebut. Pada saat yang sama, aktivitas masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun di sekitar batas juga harus diperhatikan agar keputusan tidak menimbulkan persoalan sosial baru. Penyelesaian yang jelas dan diterima kedua negara dapat memberikan kepastian bagi aparat maupun masyarakat dalam menjalankan aktivitas di kawasan perbatasan.
Pengelolaan PLBN pada 2027 juga diharapkan semakin berorientasi pada kualitas pelayanan dan bukan sekadar keberadaan bangunan fisik. Setiap pos membutuhkan koordinasi antara petugas imigrasi, bea cukai, karantina, keamanan, pemerintah daerah, dan unsur lain yang menjalankan pelayanan lintas batas. Sistem pemeriksaan harus mampu memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat tanpa mengurangi aspek pengawasan terhadap kemungkinan pelanggaran hukum. Perdagangan ilegal, penyelundupan, perdagangan orang, peredaran narkotika, serta pelanggaran keimigrasian menjadi beberapa risiko yang harus tetap diantisipasi. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pemeriksaan dokumen sekaligus meningkatkan kemampuan petugas mendeteksi aktivitas mencurigakan. Pada saat bersamaan, fasilitas harus ramah terhadap masyarakat lokal yang melakukan perjalanan lintas batas secara sah untuk kepentingan keluarga maupun ekonomi. Keseimbangan antara pelayanan dan pengamanan menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai efektivitas operasional PLBN.
Lima agenda utama BNPP untuk 2027 pada akhirnya menunjukkan pengelolaan perbatasan semakin ditempatkan sebagai program lintas sektor yang mencakup keamanan, pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan diplomasi batas negara. Sebanyak 109 kegiatan strategis telah disusun untuk menerjemahkan berbagai kebutuhan tersebut ke dalam program yang dapat dilaksanakan dan dievaluasi. Tantangan terbesar berada pada kemampuan menjaga koordinasi antarlembaga sekaligus memastikan ketersediaan anggaran setelah pagu BNPP mengalami penurunan lebih dari separuh dibandingkan 2026. Usulan tambahan Rp234,41 miliar akan menjadi salah satu faktor yang menentukan seberapa luas program dapat dilaksanakan sesuai rencana. Namun, efektivitas pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran karena kualitas perencanaan, ketepatan sasaran, serta pengawasan pelaksanaan memiliki peran yang sama pentingnya. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat perbatasan menjadi penerima manfaat utama melalui peningkatan pelayanan kesehatan, perumahan, gizi, ekonomi, serta akses terhadap fasilitas negara. Dengan pelaksanaan yang terkoordinasi, agenda 2027 diharapkan semakin memperkuat kawasan perbatasan sebagai beranda Indonesia yang aman, berkembang, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.
