newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 11 September 2026 – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai mekanisme swakelola menjadi salah satu cara efektif untuk mempercepat pemulihan sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana. Pendekatan tersebut dinilai memungkinkan proses rehabilitasi dilakukan lebih cepat karena pelaksanaan pekerjaan dapat melibatkan masyarakat dan unsur lokal secara langsung. Kecepatan pemulihan fasilitas pendidikan menjadi penting agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu dalam waktu terlalu lama setelah kondisi darurat berakhir. Pemerintah juga perlu memastikan bangunan yang diperbaiki memiliki kualitas dan keamanan sesuai standar sehingga dapat kembali digunakan oleh peserta didik serta tenaga pendidik. Menurut Tito, penanganan pascabencana membutuhkan pola kerja yang fleksibel tanpa mengurangi aspek akuntabilitas penggunaan anggaran. Swakelola dapat menjadi pilihan terutama pada wilayah yang membutuhkan penanganan segera dan memiliki kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan.
Kerusakan sekolah menjadi salah satu persoalan yang sering muncul setelah bencana karena bangunan pendidikan dapat terdampak gempa bumi, banjir, tanah longsor, erupsi gunung api, maupun kejadian lainnya. Tingkat kerusakan yang terjadi juga berbeda mulai dari bagian bangunan yang membutuhkan perbaikan ringan hingga fasilitas yang tidak lagi dapat digunakan. Pemerintah harus melakukan pendataan terlebih dahulu untuk menentukan kebutuhan penanganan pada masing-masing sekolah. Penilaian terhadap struktur bangunan menjadi penting agar siswa tidak kembali menggunakan ruang yang masih mempunyai risiko keselamatan. Sekolah dengan kerusakan ringan dapat diprioritaskan untuk diperbaiki lebih cepat sehingga kegiatan pembelajaran segera kembali normal. Sementara bangunan dengan kerusakan berat membutuhkan perencanaan lebih menyeluruh dan kemungkinan pembangunan kembali.
Mekanisme swakelola dinilai mempunyai keuntungan karena dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar lokasi terdampak. Masyarakat, tenaga kerja lokal, sekolah, serta pemerintah daerah dapat terlibat sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku. Keterlibatan tersebut berpotensi mengurangi waktu yang diperlukan untuk memulai pekerjaan dibandingkan apabila seluruh tahapan harus menunggu proses pembangunan dengan pola yang lebih panjang. Penggunaan tenaga kerja lokal juga dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat yang sedang berusaha memulihkan kehidupan setelah bencana. Dana pembangunan dengan demikian tidak hanya menghasilkan fasilitas pendidikan, tetapi juga dapat ikut menggerakkan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak. Namun, pelaksanaan tetap membutuhkan perencanaan teknis yang jelas agar pekerjaan tidak hanya mengejar kecepatan. Kualitas bangunan dan keselamatan pengguna harus menjadi ukuran utama keberhasilan rehabilitasi.
Tito memandang pemerintah daerah mempunyai posisi penting dalam memastikan pendekatan tersebut berjalan efektif. Kepala daerah dan perangkat terkait mengetahui kondisi wilayah serta mempunyai akses langsung terhadap sekolah yang mengalami kerusakan. Pemerintah daerah dapat membantu melakukan verifikasi kebutuhan, menentukan prioritas, serta mengoordinasikan pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan. Koordinasi juga diperlukan dengan pemerintah pusat ketika rehabilitasi menggunakan dukungan anggaran maupun program kementerian dan lembaga. Pembagian tanggung jawab yang jelas dapat menghindari tumpang tindih penanganan terhadap sekolah yang sama. Data kerusakan juga harus terus diperbarui karena kondisi di lapangan dapat berubah setelah dilakukan pemeriksaan lebih rinci. Dengan koordinasi yang kuat, anggaran pemulihan dapat diarahkan kepada fasilitas yang benar-benar membutuhkan penanganan.
Kecepatan rehabilitasi sekolah mempunyai hubungan langsung dengan keberlanjutan pendidikan anak di wilayah bencana. Ketika ruang kelas tidak dapat digunakan, sekolah biasanya harus mencari alternatif seperti pembelajaran sementara di ruangan lain, penggunaan tenda, pembagian jadwal, atau pemindahan siswa ke sekolah terdekat. Kondisi tersebut dapat menjadi solusi dalam keadaan darurat, tetapi sulit dipertahankan untuk waktu panjang. Keterbatasan fasilitas dapat memengaruhi kenyamanan belajar dan menambah beban bagi guru maupun orang tua. Karena itu, pemulihan sekolah perlu ditempatkan sebagai salah satu prioritas dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Semakin cepat fasilitas pendidikan aman digunakan kembali, semakin cepat pula rutinitas anak dapat dipulihkan. Sekolah juga sering menjadi pusat aktivitas sosial sehingga pemulihannya mempunyai arti lebih luas bagi masyarakat.
Penerapan swakelola tetap membutuhkan pengawasan agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pekerjaan harus memiliki kebutuhan yang jelas, perhitungan biaya, spesifikasi teknis, serta dokumentasi mengenai pelaksanaan pembangunan. Pemerintah perlu memastikan kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan mekanisme tersebut tidak membuka ruang bagi penggunaan anggaran yang tidak sesuai. Pengawasan dapat dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan instansi terkait serta masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku. Transparansi mengenai pekerjaan dan kebutuhan material juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Apabila ditemukan kendala teknis, perbaikan harus segera dilakukan sebelum bangunan diserahkan untuk digunakan. Prinsipnya, percepatan dan akuntabilitas harus berjalan secara bersamaan.
Aspek ketahanan bangunan terhadap bencana juga perlu menjadi perhatian dalam setiap rehabilitasi sekolah. Pemulihan tidak seharusnya hanya mengembalikan bangunan seperti kondisi sebelum bencana apabila terdapat kelemahan konstruksi yang dapat diperbaiki. Prinsip membangun kembali dengan lebih baik dapat diterapkan agar fasilitas mempunyai kemampuan lebih tinggi menghadapi risiko serupa pada masa mendatang. Di daerah rawan gempa, misalnya, struktur bangunan perlu memenuhi ketentuan konstruksi yang mempertimbangkan potensi guncangan. Wilayah rawan banjir membutuhkan perencanaan yang memperhitungkan ketinggian bangunan dan sistem drainase. Penyesuaian terhadap karakter ancaman di masing-masing wilayah dapat mengurangi kerusakan ketika bencana kembali terjadi. Investasi pada ketahanan bangunan sekaligus dapat menekan kebutuhan biaya rehabilitasi pada masa depan.
Pemulihan fasilitas pendidikan juga perlu mencakup sarana pendukung dan bukan hanya ruang kelas. Bencana dapat merusak toilet, perpustakaan, laboratorium, jaringan listrik, fasilitas air bersih, peralatan belajar, maupun akses menuju sekolah. Seluruh komponen tersebut memengaruhi kemampuan sekolah menjalankan kegiatan secara normal. Pendataan karena itu harus dilakukan secara menyeluruh agar kebutuhan tidak berhenti pada perbaikan bagian bangunan yang terlihat rusak. Ketersediaan air bersih dan sanitasi menjadi sangat penting setelah bencana karena kondisi lingkungan dapat meningkatkan risiko penyakit. Peralatan pembelajaran yang hilang atau rusak juga perlu diganti secara bertahap. Dengan pemulihan yang menyeluruh, sekolah dapat kembali berfungsi secara layak dan tidak sekadar membuka ruang kelas.
Keterlibatan masyarakat melalui swakelola juga dapat memperkuat rasa kepemilikan terhadap fasilitas yang dibangun kembali. Orang tua, warga, dan unsur sekolah dapat mengetahui secara langsung proses pembangunan serta kebutuhan yang masih harus diselesaikan. Partisipasi tersebut dapat membantu pengawasan sekaligus memastikan hasil pekerjaan sesuai kebutuhan pengguna. Meski demikian, pekerjaan yang membutuhkan kemampuan teknis khusus tetap harus ditangani tenaga yang mempunyai kompetensi. Masyarakat tidak seharusnya dibebani pekerjaan yang berada di luar kemampuan atau berpotensi menimbulkan risiko keselamatan. Pemerintah daerah perlu mengatur pembagian tugas sehingga partisipasi masyarakat memberikan manfaat tanpa mengurangi standar konstruksi. Kombinasi antara keterlibatan lokal dan pendampingan tenaga profesional dapat membuat pelaksanaan swakelola lebih efektif.
Dorongan Tito terhadap mekanisme swakelola pada akhirnya diarahkan untuk mempercepat pemulihan sekolah tanpa mengabaikan kualitas, keselamatan, dan pertanggungjawaban anggaran. Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan pendekatan tersebut sesuai kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing. Prioritas utama adalah memastikan siswa dapat kembali memperoleh lingkungan belajar yang aman dan layak secepat mungkin setelah bencana. Pelaksanaan rehabilitasi juga perlu menjadi kesempatan memperkuat ketahanan bangunan sehingga kerusakan serupa dapat diminimalkan pada masa mendatang. Koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, tenaga profesional, dan masyarakat menjadi kunci agar pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif. Dengan proses pemulihan yang cepat dan terukur, dampak bencana terhadap keberlanjutan pendidikan diharapkan dapat ditekan sekaligus membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitas secara normal.
