newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 10 November 2026 – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan dugaan pelanggaran dalam aktivitas pertambangan yang berlangsung sepanjang periode 2013 hingga 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa perusahaan tersebut diduga tetap melakukan kegiatan penambangan meskipun izin usaha pertambangannya telah berakhir. Dalam pengungkapan perkara ini, Arif Kurniawan disebut sebagai pihak yang mengendalikan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan perusahaan. Penetapan tersangka korporasi menjadi langkah penting dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi sektor pertambangan nikel yang sedang ditangani Kejagung.
Anang menjelaskan bahwa izin usaha pertambangan PT BSJ telah berakhir sejak 2014, tetapi aktivitas pengambilan nikel diduga terus berlangsung hingga 2025. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar penyidik menetapkan perusahaan sebagai tersangka korporasi. Selain persoalan izin, perusahaan juga diduga melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung yang tidak diperbolehkan untuk aktivitas tersebut tanpa dasar hukum yang sah. Penyidik menemukan indikasi penggunaan dokumen izin usaha pertambangan untuk menjual hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah yang memiliki izin resmi. Praktik tersebut diduga memberikan keuntungan kepada perusahaan sekaligus berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Dalam pemeriksaan yang dilakukan penyidik, Arif Kurniawan diidentifikasi sebagai beneficial owner atau pemilik manfaat dari PT Bumi Sentosa Jaya. Istilah tersebut merujuk pada pihak yang memperoleh manfaat ekonomi atau memiliki pengendalian terhadap suatu perusahaan, meskipun tidak selalu tercatat sebagai pemegang saham langsung. Kejagung menyebut Arif sebagai salah satu pihak yang memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha PT BSJ. Namun, penetapan tersangka yang diumumkan pada Selasa ini masih ditujukan kepada korporasi, bukan secara otomatis kepada seluruh pengurus atau pemilik manfaatnya. Penyidik tetap membuka kemungkinan pengembangan perkara terhadap individu yang dinilai memiliki pertanggungjawaban pidana berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti.
Kejagung juga mendalami dugaan pemberian uang kepada sejumlah penyelenggara negara yang berkaitan dengan proses perizinan dan pengawasan pertambangan. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Saiful Bahri Siregar, sebelumnya mengungkap adanya indikasi pemberian sesuatu untuk memperlancar proses administrasi, produksi, hingga penjualan nikel. Dugaan tersebut menjadi bagian penting dalam penyidikan karena berkaitan dengan kewenangan pejabat pemerintah dalam mengatur kegiatan pertambangan. Penyidik masih menelusuri pihak yang diduga menerima pemberian tersebut serta kaitannya dengan keputusan administrasi yang diterbitkan. Identitas penerima dan nilai keseluruhan dugaan suap belum diumumkan secara lengkap kepada publik.
Untuk memperkuat pembuktian, tim penyidik melakukan penggeledahan di enam lokasi yang berkaitan dengan perusahaan tambang yang diduga terafiliasi dengan Arif Kurniawan. Lokasi tersebut tersebar di Kendari, Konawe Utara, dan Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Dalam kegiatan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen penting, termasuk berkas perizinan, rencana kerja dan anggaran biaya, serta dokumen penggunaan kawasan hutan. Barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer juga diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Sebelum penetapan tersangka korporasi, penyidik telah memeriksa puluhan saksi guna mengumpulkan keterangan mengenai operasional perusahaan dan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan tambang.
Atas dugaan perbuatannya, PT Bumi Sentosa Jaya disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan yang digunakan mencakup Pasal 603 juncto Pasal 20 KUHP serta pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penyidik juga menerapkan sangkaan alternatif yang berkaitan dengan dugaan pemberian kepada penyelenggara negara. Sementara itu, nilai kerugian keuangan negara yang diduga timbul akibat kegiatan pertambangan tersebut masih dalam proses penghitungan. Kejagung menegaskan bahwa penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengetahui seluruh pihak yang berperan dan memperoleh keuntungan dari aktivitas yang dipersoalkan.
Penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi menjadi perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Kasus ini menunjukkan perlunya pengawasan ketat terhadap masa berlaku izin pertambangan, kegiatan produksi, serta perdagangan hasil tambang agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Kejagung diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh hubungan antara perusahaan, pihak pengendali, dan penyelenggara negara yang diduga terlibat. Meski demikian, seluruh pihak yang disebut dalam penyidikan tetap memiliki hak untuk membela diri dan memperoleh proses hukum yang adil sesuai asas praduga tidak bersalah. Perkembangan perkara selanjutnya akan menentukan apakah terdapat tersangka tambahan serta seberapa besar kerugian negara yang dapat dibuktikan melalui hasil penyidikan.
