newssportsaz_0q4zf1
Paris, 5 November 2026 – Pemerintah Prancis mengerahkan sekitar 70.000 personel kepolisian dan gendarmerie untuk mengamankan demonstrasi besar yang berlangsung di berbagai wilayah pada Kamis (5/11/2026). Langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi bentrokan, perusakan fasilitas umum, dan penjarahan yang sempat terjadi dalam gelombang unjuk rasa sebelumnya. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez menegaskan bahwa aparat akan menjaga keamanan tanpa menghalangi masyarakat menyampaikan aspirasi secara damai. Pemerintah juga meningkatkan pengawasan terhadap kelompok yang diduga berencana memanfaatkan demonstrasi untuk melakukan kekerasan.
Pengerahan puluhan ribu aparat dilakukan menyusul meningkatnya ketegangan sosial di Prancis sejak pertengahan September 2026. Gelombang protes awalnya dipicu ketidakpuasan pelajar terhadap kondisi pendidikan, termasuk kekurangan tenaga pengajar dan fasilitas sekolah. Aksi tersebut kemudian meluas setelah mendapat dukungan serikat pekerja dan kelompok masyarakat yang mempersoalkan kenaikan biaya hidup. Tuntutan demonstran berkembang mencakup peningkatan upah, perbaikan layanan publik, serta kebijakan ekonomi pemerintah.
Laurent Nuñez menjelaskan bahwa jumlah personel yang dikerahkan kali ini setara dengan pengamanan demonstrasi pada 31 Oktober 2026. Selain polisi reguler, pemerintah menyiagakan satuan khusus, petugas berkuda, unit anjing pelacak, serta personel pengendalian massa. Helikopter, pesawat nirawak, dan kendaraan lapis baja juga disiapkan untuk mendukung pemantauan keamanan. Pengerahan tersebut dilakukan di sejumlah kota besar, termasuk Paris, Marseille, dan Lyon, yang menjadi pusat konsentrasi massa.
Kekhawatiran pemerintah meningkat setelah beberapa demonstrasi sebelumnya berakhir dengan bentrokan antara aparat dan kelompok perusuh. Pada aksi 31 Oktober, Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sekitar 320.000 orang mengikuti demonstrasi di seluruh negeri. Sebagian besar aksi berlangsung damai, tetapi kericuhan muncul ketika kelompok bertopeng melakukan penyerangan terhadap petugas dan merusak fasilitas. Polisi kemudian menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa yang terlibat bentrokan serta menangkap ratusan orang.
Dalam pengamanan terbaru, pemerintah juga memberlakukan pengaturan khusus terhadap rute demonstrasi. Di Paris, kepolisian tidak mengizinkan massa menggunakan jalur dari Bastille menuju Place de la Concorde karena dinilai berisiko terhadap keamanan kawasan pemerintahan. Sebagai alternatif, demonstran diperbolehkan melakukan pawai dari Place de la République menuju Place de la Nation. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi potensi gangguan di kawasan strategis sekaligus menjaga kelancaran aktivitas masyarakat.
Serikat pekerja yang mengorganisasi aksi menegaskan bahwa demonstrasi bertujuan menyampaikan tuntutan mengenai kesejahteraan dan kondisi ekonomi. Mereka meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap tekanan biaya hidup, stagnasi upah, dan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, pemerintah menyatakan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat tetap dijamin selama kegiatan berlangsung sesuai ketentuan hukum. Aparat keamanan mendapat instruksi untuk membedakan peserta demonstrasi damai dari pihak yang melakukan tindakan kekerasan.
Pengerahan 70.000 aparat menunjukkan besarnya perhatian pemerintah Prancis terhadap stabilitas keamanan di tengah meningkatnya ketidakpuasan sosial. Demonstrasi nasional juga menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden Emmanuel Macron yang menghadapi tekanan mengenai kebijakan ekonomi dan pelayanan publik. Pemerintah berharap pengamanan ketat dapat mencegah terulangnya kerusuhan tanpa mengganggu hak masyarakat untuk berunjuk rasa. Sementara itu, perkembangan aksi dan respons pemerintah terhadap tuntutan demonstran akan terus menjadi perhatian dalam dinamika politik serta sosial Prancis.
