Jakarta, 18 November 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mendorong aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pengusutan tersebut diharapkan tidak hanya berfokus pada pihak yang diduga melakukan tindakan secara langsung, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual di balik peristiwa tersebut. Yusril menilai penanganan perkara yang berkaitan dengan keamanan komunikasi kepala negara membutuhkan pemeriksaan mendalam karena dapat menyangkut kepentingan keamanan nasional. Aparat diminta mengungkap rangkaian kejadian berdasarkan alat bukti yang sah agar dapat diketahui siapa saja yang memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana. Meski demikian, setiap dugaan keterlibatan pihak tertentu harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Yusril menjelaskan bahwa penyidik perlu menelusuri tujuan penggunaan hasil penyadapan, pihak yang memperoleh manfaat, serta kemungkinan keterlibatan orang lain yang tidak melakukan penyadapan secara langsung. Menurutnya, pertanyaan mengenai siapa yang berkepentingan terhadap informasi hasil penyadapan belum dapat dijawab sebelum seluruh bukti diperiksa. Ia juga mengingatkan bahwa dugaan keterlibatan aktor politik maupun pihak asing tidak boleh dijadikan kesimpulan tanpa pembuktian yang memadai. Pemerintah menyerahkan pengembangan perkara kepada penyidik Polri agar proses hukum berjalan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendalaman tersebut diharapkan dapat memperjelas apakah penyadapan dilakukan untuk kepentingan tertentu atau memiliki hubungan dengan tindak pidana lainnya.
Perkembangan penyidikan juga membuka kemungkinan adanya keterkaitan antara dugaan penyadapan ilegal dan tindak pidana makar. Yusril menyampaikan bahwa kepolisian telah menemukan petunjuk yang perlu didalami mengenai hubungan antara kedua perkara tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa dugaan makar merupakan persoalan hukum serius yang membutuhkan pembuktian secara cermat. Penyidik harus dapat menjelaskan hubungan antara tindakan penyadapan, penggunaan informasi yang diperoleh, serta tujuan yang diduga ingin dicapai. Karena itu, penerapan pasal pidana tambahan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan asumsi mengenai motif atau kepentingan pihak tertentu.
Dalam keterangannya pada Rabu (18/11), Yusril juga membuka kemungkinan munculnya tersangka baru apabila penyidik menemukan bukti yang cukup. Selain itu, pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penyadapan dapat menghadapi penambahan sangkaan apabila hasil penyidikan menunjukkan adanya tindak pidana lain. Ia menjelaskan bahwa penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan bagian dari proses hukum, tetapi tidak secara otomatis membuktikan keterlibatan seseorang. Penetapan tersangka harus memenuhi persyaratan pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Dengan demikian, pengembangan perkara tetap bergantung pada hasil pemeriksaan saksi, analisis bukti elektronik, dan temuan penyidik lainnya.
Pemerintah menegaskan bahwa pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden harus dilakukan secara menyeluruh tanpa mengabaikan prinsip negara hukum. Yusril meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada aparat untuk menyelesaikan pemeriksaan sebelum menarik kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab. Penelusuran terhadap kemungkinan aktor intelektual dinilai penting agar penyidikan tidak berhenti pada pelaku teknis apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain. Pada saat yang sama, seluruh pihak yang diperiksa tetap memiliki hak untuk memperoleh perlakuan adil dan perlindungan hukum. Hasil penyidikan nantinya diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai motif, rangkaian peristiwa, dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus dugaan penyadapan tersebut.





