Jakarta, 19 November 2026 – Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melontarkan kritik keras kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam forum rapat kerja yang membahas pelaksanaan tugas dan program lembaga tersebut. Kritik muncul karena penjelasan pimpinan BPIP dinilai masih bersifat normatif dan belum memberikan gambaran konkret mengenai hasil pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat. Legislator tersebut bahkan menyampaikan kejenuhannya terhadap pola pemaparan yang dianggap terus berulang selama bertahun-tahun tanpa menunjukkan perubahan signifikan. Pernyataan bernada tegas itu mencerminkan tuntutan agar lembaga negara tidak hanya menyampaikan tujuan dan prinsip umum, tetapi juga menunjukkan capaian yang dapat diukur secara jelas. Sorotan tersebut sekaligus membuka pembahasan mengenai efektivitas program BPIP dalam memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di berbagai lapisan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, anggota DPR mempertanyakan pendekatan komunikasi yang digunakan pimpinan BPIP ketika menjelaskan program dan capaian kelembagaan. Menurut kritik yang disampaikan, masyarakat membutuhkan bukti nyata mengenai dampak kegiatan pembinaan ideologi, bukan sekadar pengulangan penjelasan mengenai pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ungkapan bahwa pimpinan BPIP telah menyampaikan hal-hal normatif selama tujuh tahun menjadi bentuk ketidakpuasan terhadap penjelasan yang dinilai belum menjawab persoalan mendasar. Legislator menginginkan informasi yang lebih terperinci mengenai pelaksanaan program, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, serta hasil evaluasi kegiatan. Penjelasan mengenai penggunaan anggaran dan keberlanjutan program juga menjadi bagian penting dalam menilai efektivitas lembaga. Melalui pertanyaan tersebut, DPR menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kegiatan pemerintah memiliki manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Prana Putra Sohe, menjadi legislator yang menyampaikan kritik tersebut secara langsung kepada Kepala BPIP Yudian Wahyudi. Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (19/11/2026), Prana menyinggung masa kepemimpinan Yudian yang telah berlangsung hampir tujuh tahun. Ia mengaku telah mengikuti pembahasan bersama BPIP selama sekitar dua tahun, tetapi belum melihat perubahan berarti dalam pendekatan program yang disampaikan. Menurutnya, keberhasilan penyerapan anggaran maupun pengelolaan sisa anggaran tidak cukup dijadikan ukuran utama keberhasilan lembaga. Ia menekankan bahwa hasil nyata dari kegiatan BPIP harus terlihat dalam peningkatan pemahaman dan pengamalan Pancasila, khususnya di kalangan generasi muda. Kritik tersebut juga disertai desakan agar tata kelola BPIP diperbaiki sehingga pelaksanaan program tidak berhenti pada kegiatan administratif dan laporan rutin.
Prana bahkan meminta Yudian mempertimbangkan memberikan kesempatan kepada pihak lain apabila tidak mampu menghadirkan perubahan dalam pengelolaan BPIP. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap capaian yang menurut penilaiannya belum menunjukkan dampak maksimal setelah bertahun-tahun kepemimpinan berlangsung. Sementara itu, dalam pemaparannya kepada Komisi XIII DPR, Yudian menjelaskan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan BPIP, termasuk internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila. Ia turut memaparkan program sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila, standardisasi materi, serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi peserta dari berbagai kelompok. Pembahasan juga mencakup rincian keluaran program prioritas nasional yang menjadi bagian dari tanggung jawab BPIP. Perbedaan penekanan antara pemaparan pimpinan lembaga dan kritik anggota DPR memperlihatkan pentingnya evaluasi yang tidak hanya mengukur jumlah kegiatan, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat.
Sorotan Komisi XIII DPR terhadap kinerja BPIP menjadi pengingat bahwa pembinaan ideologi Pancasila membutuhkan pendekatan yang relevan dengan tantangan sosial dan perkembangan generasi muda. Program sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan perlu disertai indikator keberhasilan yang mampu menunjukkan perubahan pemahaman maupun perilaku peserta secara terukur. Evaluasi tersebut juga penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan pembentukan lembaga. Selain memperbaiki tata kelola, BPIP diharapkan dapat memperkuat kerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan agar kegiatan pembinaan menjangkau kelompok yang lebih luas. DPR memiliki peran untuk terus mengawasi pelaksanaan program sekaligus meminta penjelasan mengenai capaian yang belum memenuhi harapan. Melalui pembenahan yang berkelanjutan, pembinaan ideologi Pancasila diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi mampu memberikan pengaruh nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.





