Jakarta, 14 November 2026 – Partai Gerindra menyampaikan keyakinan bahwa sosok wakil presiden yang nantinya dipilih Presiden Prabowo Subianto akan memiliki kemampuan menjalankan tugas pemerintahan sekaligus merangkul berbagai kelompok masyarakat. Pernyataan tersebut muncul dalam pembahasan mengenai figur pendamping Prabowo dalam kepemimpinan nasional pada periode mendatang. Gerindra menilai kemampuan, pengalaman, dan kecakapan membangun komunikasi menjadi aspek penting bagi seorang calon wakil presiden. Selain membantu presiden menjalankan agenda pemerintahan, figur tersebut diharapkan mampu menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan politik dan unsur masyarakat. Meski demikian, pembicaraan mengenai calon pendamping presiden masih berada dalam ranah pandangan politik dan belum dapat dianggap sebagai keputusan resmi.
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, wakil presiden memiliki peran membantu presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan serta melaksanakan kewenangan sesuai konstitusi. Karena itu, kapasitas seorang calon wakil presiden tidak hanya dilihat dari popularitas atau kedekatannya dengan kelompok politik tertentu. Kemampuan memahami persoalan ekonomi, sosial, pembangunan, dan tata kelola pemerintahan juga menjadi pertimbangan yang relevan. Gerindra menekankan pentingnya figur yang dapat bekerja sama dengan presiden dalam menghadapi berbagai tantangan nasional. Kemampuan membangun hubungan antarlembaga turut menjadi perhatian karena pelaksanaan kebijakan pemerintah membutuhkan koordinasi yang luas. Pandangan tersebut menempatkan kecakapan kepemimpinan sebagai salah satu unsur dalam pembahasan figur pendamping presiden.
Kemampuan merangkul berbagai kelompok masyarakat juga menjadi bagian dari kriteria yang disoroti Gerindra. Indonesia memiliki keragaman latar belakang sosial, budaya, agama, dan pandangan politik yang membutuhkan pendekatan kepemimpinan inklusif. Seorang wakil presiden diharapkan mampu membangun komunikasi dengan berbagai pihak tanpa mengabaikan perbedaan kepentingan yang ada. Dalam praktik pemerintahan, komunikasi politik dapat membantu mempertemukan pandangan yang berbeda ketika pemerintah menyusun maupun menjalankan kebijakan. Namun, keberhasilan membangun persatuan tetap perlu dilihat dari tindakan dan hasil kerja, bukan hanya pernyataan politik. Karena itu, kapasitas merangkul masyarakat menjadi aspek yang dapat dinilai melalui pengalaman serta rekam jejak figur yang bersangkutan.
Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menjelaskan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden harus mengikuti ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan aturan tersebut, Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk kemudian dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mekanisme ini menjadi dasar dalam proses pencarian pengganti Gibran Rakabuming Raka yang telah mengundurkan diri dari jabatannya. Sugiat menegaskan bahwa kedua kandidat yang diajukan nantinya bukan sekadar pelengkap prosedur, melainkan figur yang dinilai memenuhi persyaratan untuk menjalankan tanggung jawab kenegaraan. Gerindra juga menyatakan menghormati kewenangan MPR dalam menentukan calon yang akhirnya menduduki jabatan tersebut.
Menurut Sugiat, Presiden Prabowo akan mempertimbangkan rekam jejak, integritas, penerimaan publik, dan kemampuan menjalankan program pemerintahan dalam menentukan dua kandidat. Ia menilai efektivitas kerja kabinet menjadi salah satu pertimbangan utama karena wakil presiden harus mampu membantu pelaksanaan agenda strategis nasional. Program ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi menjadi beberapa bidang yang disebut membutuhkan koordinasi pemerintahan secara berkelanjutan. Selain kemampuan teknis, hubungan kerja yang baik antara presiden dan wakil presiden dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Gerindra meyakini Prabowo akan mempertimbangkan berbagai masukan sebelum menetapkan nama yang diajukan. Namun, partai tersebut menegaskan tidak ingin mendahului keputusan resmi Presiden.
Pembahasan mengenai calon wakil presiden juga melibatkan komunikasi dengan partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan. Sugiat menyampaikan keyakinannya bahwa seluruh partai koalisi dapat menerima proses penentuan kandidat melalui mekanisme konstitusional. Sejumlah nama kader Gerindra, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono, turut muncul dalam pembicaraan politik mengenai calon pengganti Gibran. Meski demikian, kemunculan nama-nama tersebut belum berarti adanya keputusan resmi mengenai siapa yang akan diajukan. Gerindra menyatakan bahwa pertimbangan Presiden tidak semata-mata didasarkan pada asal partai politik, tetapi juga kemampuan kandidat dalam mendukung jalannya pemerintahan. Keputusan akhir mengenai dua nama tetap berada pada kewenangan Presiden sebelum proses pemilihan dilakukan oleh MPR.
Sementara itu, pimpinan MPR telah menyiapkan tahapan pemilihan wakil presiden baru dengan agenda sidang paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa dua nama calon dari Presiden diharapkan dapat diterima sesuai tenggat yang ditetapkan dalam tata tertib lembaga tersebut. Proses ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan kesinambungan kepemimpinan nasional setelah terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden. Gerindra berharap seluruh tahapan dapat berlangsung sesuai konstitusi, transparan, dan menghormati kewenangan masing-masing lembaga negara. Sosok yang nantinya terpilih diharapkan mampu menjalankan tugas pemerintahan sekaligus membangun komunikasi dengan berbagai unsur masyarakat. Hasil pemilihan tersebut akan menentukan siapa yang mendampingi Presiden Prabowo dalam menjalankan sisa masa pemerintahan.





