newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 11 November 2026 – Dinamika politik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian setelah muncul usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR. Di tengah perkembangan tersebut, beredar pula kabar bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, kepastian mengenai surat tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut telah mengajukan HMP terkait dugaan persoalan persyaratan pendidikan Gibran. Usulan tersebut dikabarkan telah disampaikan kepada pimpinan DPR untuk diproses melalui mekanisme parlemen. Pengajuan HMP sendiri belum berarti adanya keputusan pemberhentian wakil presiden.
Polemik bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai dokumen pendidikan Gibran. Putusan tersebut memunculkan pertanyaan tentang keabsahan persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024. Sejumlah anggota DPR kemudian mendorong penggunaan HMP sebagai mekanisme konstitusional.
Pada Selasa (10/11/2026), Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas perkembangan persoalan tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri. Namun, dalam keterangannya, Gibran juga menyebut Prabowo menyarankan dirinya tetap memperjuangkan persoalan ijazah melalui jalur hukum.
Sehari kemudian, pimpinan DPR menerima usulan HMP yang ditandatangani 120 legislator. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan pengajuan tersebut memenuhi persyaratan awal. Usulan dijadwalkan masuk pembahasan rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026.
Pada Rabu sore, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada Prabowo. Penyerahan disebut berlangsung di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma setelah Presiden kembali dari kunjungan kerja di Aceh. Meski demikian, proses pengunduran diri masih membutuhkan tindak lanjut sesuai ketentuan konstitusi.
Perkembangan tersebut menempatkan DPR dan MPR dalam perhatian publik menjelang agenda politik berikutnya. Proses HMP dan pengunduran diri merupakan dua mekanisme berbeda yang memiliki ketentuan masing-masing. Kepastian status jabatan Gibran akan bergantung pada penyelesaian prosedur resmi oleh lembaga negara yang berwenang.
