Politisi PDI Perjuangan dan mantan Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto, akhirnya angkat bicara terkait isu lama yang kembali mencuat soal keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menanggapi narasi yang kembali diangkat oleh sejumlah pihak di media sosial, Andi menegaskan bahwa polemik tersebut tidak berdasar dan sudah selesai secara hukum.
“Masalah ijazah Presiden Jokowi itu sudah ditangani secara hukum sejak lama, dan tidak ada pelanggaran yang ditemukan. Jangan terus memanaskan isu lama yang sudah tidak relevan,” ujar Andi dalam konferensi pers di DPP PDI Perjuangan, Kamis (26/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
🔎 Polemik yang Kembali Muncul
Polemik ijazah Jokowi sempat mencuat pertama kali menjelang Pilpres 2019 dan kembali menjadi bahan perbincangan ketika menjelang Pemilu 2024. Isu tersebut menyebutkan bahwa ijazah sekolah Presiden, khususnya dari Universitas Gadjah Mada (UGM), diragukan keasliannya oleh sebagian kalangan. Namun, pihak kampus, Kementerian Pendidikan, dan Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menegaskan bahwa dokumen tersebut sah dan valid.
Andi Widjajanto, yang juga dikenal sebagai akademisi dan pakar kebijakan publik, menilai kembalinya isu ini lebih bersifat politis, bukan berdasarkan fakta atau temuan baru.
“Kita harus bisa bedakan antara kritik sehat dan fitnah politik. Kalau semua hal yang sudah tuntas secara hukum masih terus diungkit, itu bagian dari propaganda murahan,” tegasnya.
🏛️ PDIP Serukan Edukasi Politik yang Lebih Cerdas
DPP PDIP melalui juru bicaranya juga menegaskan bahwa pihaknya mendukung edukasi politik yang lebih rasional dan tidak didasarkan pada hoaks atau teori konspirasi.
“Kami ingin rakyat tidak terjebak dalam isu-isu sensasional yang hanya mengganggu konsolidasi demokrasi,” ujar Andi, yang kini juga menjabat penasihat strategis di PDIP.
⚖️ Dukungan Akademisi dan Lembaga Hukum
Sejumlah pakar hukum tata negara dan pengamat pendidikan tinggi juga menyayangkan beredarnya kembali isu ini. Prof. Zainal Arifin Mochtar dari UGM menyebut bahwa “tidak ada proses kelulusan yang bisa dimanipulasi di universitas sebesar UGM, apalagi untuk tokoh publik sebesar Presiden.”
📝 Kesimpulan
Pernyataan tegas dari Andi Widjajanto memperkuat posisi hukum Presiden Jokowi dalam menghadapi isu lama soal ijazahnya. Dengan klarifikasi ini, PDIP berharap ruang publik bisa lebih difokuskan pada agenda kebangsaan yang lebih produktif, bukan pada isu yang berulang dan telah terbantahkan.
Jika Anda menginginkan versi artikel pendek, infografis, atau gaya opini, saya siap bantu sesuaikan.
