newssportsaz_0q4zf1
Tapanuli Selatan, 8 September 2026 – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terus mempercepat pemulihan masyarakat setelah banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah pada akhir November 2025. Penanganan tidak hanya diarahkan pada pembangunan kembali hunian dan infrastruktur yang rusak, tetapi juga pemulihan sumber penghidupan masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu mengatakan pemerintah daerah berupaya memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar menjawab kebutuhan warga di lapangan. Sejumlah kawasan hunian tetap telah selesai dan mulai ditempati, sedangkan pembangunan di lokasi lainnya terus dipercepat melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Perbaikan jembatan, jalan, irigasi, serta fasilitas pendukung juga berjalan untuk memulihkan konektivitas dan kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah menargetkan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal secara bertahap setelah hampir setahun menghadapi dampak bencana.
Perkembangan pemulihan tersebut turut ditinjau Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ketika melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Batangtoru pada Jumat, 4 September 2026. Bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Wapres mendatangi sejumlah lokasi yang menjadi bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi. Lokasi yang ditinjau antara lain kawasan Hunian Tetap Hapesong Baru Utara, Hunian Sementara di Desa Napa, serta Jembatan Garoga 2. Kunjungan tersebut digunakan untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan sekaligus mengetahui persoalan yang masih dihadapi masyarakat. Pemerintah daerah menyampaikan berbagai kebutuhan yang belum terselesaikan agar dapat memperoleh dukungan dari kementerian dan lembaga terkait. Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dinilai penting mengingat kebutuhan pemulihan Tapanuli Selatan mencapai nilai yang sangat besar.
Di kawasan Hapesong Baru, pembangunan hunian tetap telah selesai dan sebanyak 207 kepala keluarga kini menempati rumah yang disediakan. Penyelesaian tersebut menjadi salah satu perkembangan penting karena masyarakat yang sebelumnya kehilangan atau mengalami kerusakan berat pada tempat tinggal akhirnya memperoleh hunian permanen. Meski demikian, pemerintah masih menghadapi persoalan ketersediaan air bersih setelah debit sumur bor mengalami penurunan akibat kondisi musim kemarau. Pemkab Tapanuli Selatan tengah mengupayakan penarikan sumber air menuju kawasan hunian dan menyiapkan distribusi air menggunakan armada apabila dibutuhkan. Pemerintah ingin memastikan pembangunan rumah diikuti ketersediaan fasilitas dasar sehingga warga dapat menjalani kehidupan secara layak. Persoalan air juga menjadi perhatian di kawasan Hunian Sementara Napa sehingga penanganannya dimasukkan dalam prioritas lanjutan.
Pembangunan hunian tetap di Desa Napa menjadi salah satu proyek berikutnya yang terus didorong agar segera memasuki tahap konstruksi. Kawasan tersebut direncanakan menampung sekitar 699 unit rumah bagi masyarakat terdampak bencana. Lahan yang akan digunakan merupakan aset PTPN dan proses penyelesaiannya telah mengalami perkembangan setelah izin pengerjaan fisik diberikan sembari proses pelepasan aset negara berjalan sesuai ketentuan. Dengan adanya kepastian penggunaan lahan, pemerintah berharap tahapan pembangunan tidak lagi terkendala persoalan lokasi. Anggaran pembangunan telah tersedia melalui APBN 2026 dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman didorong mempercepat proses tender serta pelaksanaan konstruksi. Penggunaan sistem rumah knock down juga dipertimbangkan untuk memangkas waktu pengerjaan sehingga pembangunan yang sebelumnya diperkirakan membutuhkan tujuh hingga delapan bulan diharapkan dapat dipercepat hingga akhir tahun.
Selain Hapesong Baru dan Napa, pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak berlangsung di sejumlah lokasi lain. Di kawasan Simatohir, pembangunan yang memperoleh dukungan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia telah mencapai sekitar 50 persen, sementara pembangunan hunian tetap di Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, juga memasuki tahapan pelaksanaan. Masyarakat terdampak memiliki beberapa pilihan penanganan, mulai dari menempati hunian tetap hingga memanfaatkan Dana Tunggu Hunian selama proses pembangunan berlangsung. Pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan koordinasi untuk memastikan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal memperoleh kepastian penanganan. Percepatan hunian dipandang mendesak karena rumah permanen menjadi fondasi bagi keluarga untuk memulai kembali kehidupan mereka setelah bencana. Penyelesaian rumah juga perlu berjalan bersamaan dengan penyediaan akses jalan, air bersih, listrik, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta sarana sosial lainnya.
Pemulihan infrastruktur menjadi pekerjaan besar lainnya karena banjir bandang menyebabkan kerusakan pada jalan, jembatan, saluran air, dan sejumlah fasilitas publik. Salah satu yang ditangani adalah Jembatan Garoga 2 di Kecamatan Batangtoru yang mengalami kerusakan berat akibat banjir pada 27 November 2025. Material berupa kayu gelondongan, batu berukuran besar, dan sedimen mengubah kondisi aliran Sungai Garoga sehingga pemerintah sebelumnya harus membangun jembatan darurat untuk mempertahankan akses masyarakat. Jembatan tersebut akan digantikan dengan konstruksi permanen baru sepanjang sekitar 50 meter tanpa pilar di bagian tengah agar lebih aman terhadap aliran banjir dan material yang terbawa sungai. Pembangunan ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir Desember 2026. Pemerintah juga membersihkan material sungai serta menyiapkan tanggul, penguatan tebing, dan sand pocket sebagai bagian dari mitigasi apabila banjir bandang kembali terjadi.
Besarnya dampak bencana membuat proses mengembalikan kondisi Tapanuli Selatan membutuhkan anggaran lebih dari Rp2,7 triliun sehingga pemerintah kabupaten tidak dapat menanggung seluruh kebutuhan melalui APBD. Pemkab karena itu terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menentukan skala prioritas pembangunan. Di tingkat desa, persoalan jalan dan irigasi menjadi salah satu kebutuhan yang banyak disampaikan masyarakat karena berkaitan langsung dengan kegiatan pertanian. Sejumlah saluran irigasi mengalami kerusakan sehingga distribusi air menuju lahan belum berjalan optimal, terutama ketika wilayah memasuki musim kemarau. Pemerintah meminta perangkat daerah melakukan pengecekan untuk menentukan penanganan yang dapat dilakukan sesuai kemampuan anggaran. Pemulihan konektivitas antardesa juga dilakukan secara bertahap agar distribusi hasil pertanian dan mobilitas masyarakat dapat kembali berjalan lebih lancar.
Di luar pembangunan fisik, pemerintah daerah menempatkan pemulihan ekonomi sebagai bagian penting dari rehabilitasi pascabencana. Salah satu program yang dikembangkan adalah penguatan komoditas kopi Arabika dengan alokasi pengembangan mencapai sekitar 600 hektare pada 2026. Kecamatan Sipirok dan Arse menjadi beberapa kawasan yang diarahkan berkembang sebagai sentra kopi sekaligus jagung. Petani memperoleh dukungan bibit, biaya persiapan penanaman, dan pendampingan dari penyuluh agar bantuan yang diberikan benar-benar menghasilkan tanaman produktif. Pemkab juga mendorong pola tumpang sari kopi dan jagung karena tanaman kopi membutuhkan waktu relatif panjang sebelum menghasilkan. Jagung yang dapat dipanen dalam waktu sekitar empat bulan diharapkan menjadi sumber pendapatan jangka pendek bagi petani selama menunggu kopi memasuki masa produktif.
Pemulihan sumber penghidupan juga dilakukan melalui sektor perikanan yang ikut terdampak banjir dan longsor. Di Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Arse, pemerintah melakukan penebaran kembali sebanyak 2.500 benih ikan yang terdiri atas ikan jurung, tawes, dan mas. Program tersebut dilakukan setelah material tanah dan pasir akibat bencana masuk ke aliran sungai dan menyebabkan populasi ikan berkurang. Penebaran benih diharapkan menghidupkan kembali fungsi sungai dan kawasan lubuk larangan sekaligus menyediakan potensi ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah juga mendorong warga menjaga kualitas air dan tidak membuang sampah ke sungai agar pemulihan ekosistem dapat berlangsung secara berkelanjutan. Sementara di kawasan Huntara Aek Latong, pengembangan bawang merah juga dijalankan untuk memberikan kegiatan produktif dan sumber pendapatan kepada masyarakat yang masih menjalani masa transisi menuju pemulihan permanen.
Pemkab Tapanuli Selatan menegaskan proses pemulihan pascabencana akan terus dikawal hingga masyarakat tidak hanya memperoleh kembali rumah dan infrastruktur, tetapi juga mampu membangun kembali sumber pendapatan mereka. Pemerintah daerah akan melanjutkan kunjungan ke desa-desa untuk mengevaluasi pelaksanaan bantuan, melihat kondisi masyarakat secara langsung, serta menentukan program yang harus diprioritaskan berikutnya. Penyelesaian huntap, pemulihan jembatan dan jalan, perbaikan irigasi, ketersediaan air bersih, serta pengembangan kopi, jagung, hortikultura, dan perikanan akan dijalankan secara bersamaan sesuai kemampuan anggaran. Pemkab juga berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut mengingat skala kerusakan dan kebutuhan rehabilitasi tidak dapat diselesaikan hanya dengan kemampuan fiskal daerah. Program yang telah diberikan kepada kelompok tani dan masyarakat akan dipantau agar benar-benar dimanfaatkan serta menghasilkan manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Melalui percepatan tersebut, Tapanuli Selatan diharapkan tidak hanya kembali pada kondisi sebelum bencana, tetapi juga memiliki infrastruktur yang lebih tangguh dan fondasi ekonomi masyarakat yang lebih kuat menghadapi risiko bencana pada masa mendatang.
